Tujuh pandemi kolera telah terjadi dalam 200 tahun terakhir, dengan pandemi pertama berasal di India pada tahun 1817. Selain itu, ada banyak wabah kolera yang terdokumentasi, seperti wabah 1991-1994 di Amerika Selatan dan, baru-baru ini, 2016-20 Wabah kolera Yaman. Meskipun banyak yang diketahui tentang mekanisme di balik penyebaran kolera, ini belum mengarah pada pemahaman penuh tentang apa yang membuat wabah kolera terjadi di beberapa tempat dan bukan di tempat lain. Kurangnya perawatan kotoran manusia dan kurangnya perawatan air minum sangat memudahkan penyebarannya. Perairan telah ditemukan untuk berfungsi sebagai reservoir, dan makanan laut yang dikirim jarak jauh dapat menyebarkan penyakit. Kolera bermula sebagai endemik di Sungai Gangga bagian bawah. Pada waktu festival, para peziarah sering tertular penyakit di sana dan membawanya kembali ke bagian lain India pada saat mereka kembali, di mana ia akan menyebar, kemudian mereda. Pandemi kolera pertama dimulai dengan cara yang sama, sebagai wabah yang diduga telah dimulai pada tahun 1817 di kota Jessore. Beberapa ahli epidemiologi dan sejarawan medis telah menyarankan bahwa penyebarannya secara global melalui ziarah Hindu, Kumbh Mela, di hulu Sungai Gangga. Wabah kolera sebelumnya telah terjadi di dekat Purnia di Bihar, tetapi para sarjana berpikir ini adalah peristiwa independen. Pada tahun 1817, kolera mulai menyebar di luar delta Gangga. Pada September 1817, penyakit itu telah mencapai Calcutta di Teluk Benggala dan dengan cepat menyebar ke seluruh anak benua. Pada 1818, penyakit itu merebak di Bombay, di pantai barat. Pandemi kolera pertama (1817-1824), juga dikenal sebagai pandemi kolera Asiatik atau kolera Asia pertama, dimulai di dekat kota Calcutta dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara ke Timur Tengah, Afrika timur, dan pantai Mediterania. Sementara kolera telah menyebar ke seluruh India beberapa kali sebelumnya, wabah ini lebih jauh; mencapai Cina dan Laut Mediterania sebelum surut. Ratusan ribu orang tewas akibat pandemi ini, termasuk banyak tentara Inggris, yang menarik perhatian Eropa. Ini adalah yang pertama dari beberapa pandemi kolera yang menyapu Asia dan Eropa selama abad ke-19 dan ke-20. Pandemi pertama ini tersebar di wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya, mempengaruhi hampir setiap negara di Asia. sumber: https://www.history.com/topics/inventions/history-of-cholera https://en.wikipedia.org/wiki/Cholera_outbreaks_and_pandemics Posted under real circumstance, source will be published and will not claimed as its own writing
Monday, April 13, 2020
Serangan Pandemik Bernama Kolera dari Gangga (Bag 2)
Mixed, Compiled and Posted by elnino araujo at 7:17:00 PM 0 comments
Labels: Cholera, Deep Thought, Do Something, Health Care, Plague
Friday, January 13, 2012
Lawan Perampasan Tanah dan Ruang Hidup Rakyat!
“Reforma Agraria, Pembaruan Desa dan Keadilan Ekologis Jalan Indonesia Berkeadilan Sosial“
Pernyataan Sikap: Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Hak Rakyat Indonesia
Kami dari “Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia”, aliansi dari organisasi Petani, Buruh, Masyarakat Adat, Perempuan, Pemuda Mahasiswa, Perangkat Pemerintahan Desa, dan NGO.
Hari ini, Kamis 12 Januari 2012 melakukan aksi serentak di Ibu kota Negara DKI Jakarta dan 27 Provinsi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali NusaTenggara, Maluku dan 4 wilayah di luar negeri.
Hari ini, kami menyatakan Perlawanan dan Membentuk Aliansi Gerakan Perlawanan Terhadap Perampasan Tanah-Tanah Rakyat yang difasilitasi oleh rezim SBY-Boediono di seluruh Indonesia.
Kami Berpandangan:
Bahwa masalah utama agraria (tanah, air, dan kekayaan alam) di Indonesia adalah konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan korporasi besar, di tengah puluhan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak bertanah. Ironisnya, ditengah ketimpangan tersebut, perampasan tanah-tanah rakyat masih terus terjadi.
Perampasan tanah tersebut terjadi karena persekongkolan jahat antara Pemerintah, DPR-RI dan Korporasi. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengesahkan berbagai Undang-Undang seperti: UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, UU No.41/1999 Tentang Kehutanan, UU 18/2004 Tentang Perkebunan, UU No.7/2004 Tentang Sumber Daya Air, UU No. 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 4/2009 Mineral dan Batubara, dan yang terbaru pengesahan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.
Keseluruhan perundang-undangan tersebut sesungguhnya telah melegalkan perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap nelayan, wilayah kelola masyarakat adat dan desa, kesemuanya hanya untuk kepentingan para pemodal.
Perampasan tanah berjalan dengan mudah dikarenakan pemerintah pusat dan daerah serta korporasi tidak segan-segan mengerahkan aparat kepolisian dan pam swakarsa untuk membunuh, menembak, menangkap dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya jika ada rakyat yang berani menolak dan melawan perampasan tanah.
Kasus yang terjadi di Mesuji dan Bima adalah bukti bahwa Polri tidak segan-segan membunuh rakyat yang menolak perampasan tanah. Hal ini terjadi karena Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara jelas dan terbuka telah menjadi aparat bayaran perusahaan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Kasus PT.Freeport dan Mesuji Sumatera Selatan membuktikan bagaimana polisi telah menjadi aparat bayaran tersebut.
Cara-cara yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-Boediono dalam melakukan perampasan tanah dengan menggunakan perangkat kekerasan negara, mulai dari pembuatan undang-undang yang tidak demokratis hingga pengerahan institusi TNI/polri untuk melayani kepentingan modal asing dan domestik sesungguhnya adalah sama dan sebangun dengan cara-cara Rezim Fasis Orde Baru.
Kami menilai bahwa perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap nelayan, wilayah kelola masyarakat adat dan desa yang terjadi sekarang ini adalah bentuk nyata dari perampasan kedaulatan rakyat.
Bagi Kami Kaum Tani, Nelayan, Masyarakat Adat, dan Perempuan, perampasan tersebut telah membuat kami kehilangan tanah yang menjadi sumber keberlanjutan kehidupan.
Bagi Kami Kaum Buruh, perampasan tanah dan kemiskinan petani pedesaan adalah sumber malapetaka politik upah murah dan sistem kerja outsourcing yang menindas kaum buruh selama ini. Sebab politik upah murah dan system kerja *out sourcing* ini bersandar pada banyaknya pengangguran yang berasal dari proses perampasan tanah. Lebih jauh, perampasan tanah di pedesaan adalah sumber buruh migran yang dijual murah oleh pemerintah keluar negeri tanpa perlindungan.
Melihat kenyataan tersebut, kami berkesimpulan: Bahwa dasar atau fondasi utama dari pelaksanaan sistem ekonomi neoliberal yang tengah dijalankan oleh SBY Boediono adalah Perampasan Tanah atau Kekayaan Alam yang dijalankan dengan cara-cara kekerasan.
Kami berkeyakinan bahwa untuk memulihkan hak-hak rakyat Indonesia yang dirampas tersebut harus segera dilaksanakan Pembaruan Agraria, Pembaruan Desa demi Keadilan Ekologis.
Pembaruan Agraria adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, untuk kepentingan petani, buruh tani, perempuan dan golongan ekonomi lemah pada umumnya seperti
terangkum dalam UUPA 1960 pasal 6,7,9,10,11,12,13,14,15,17. Pembaruan Agraria adalah mengutamakan petani, penggarap, nelayan tradisional, perempuan dan masyarakat golongan ekonomi lemah lainnya untuk mengelola tanah, hutan dan perairan sebagai dasar menuju kesejahteraan dan kedaulatan nasional.
Pembaruan Desa adalah pemulihan kembali hak dan wewenang di Desa atau nama lain yang sejenis, yang telah dilumpuhkan dan diseragamkan oleh kekuasaan nasional sejak masa Orba melalui UU No.7/1979 tentang Pemerintahan Desa.
Penyeragaman tersebut telah menghilangkan pranata asli masyarakat pedesaan yang merupakan kekayaan “Bhineka Tunggal Ika” yang tak ternilai harganya.
Pembaruan Desa adalah pemulihan hak dan wewenang desa dalam mengatur sumber-sumber agraria di desa dengan cara memberikan wewenang desa dalam mengelola kekayaan sumber-sumber agraria untuk rakyat, memberikan keadilan anggaran dari APBN, menumbuhkan Badan Usaha Bersama Milik Desa untuk mempercepat pembangunan ekonomi pedesaan.
Bingkai utama dari pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pembaruan Desa adalah menuju Keadilan Ekologis. Dengan demikian, keseluruhan pemulihan hak-hak agraria rakyat, pemulihan desa adalah untuk memulihkan Indonesia dari kerusakan ekologis akibat pembangunan ekonomi neoliberal selama ini.
Melalui Aksi ini, kami Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat menyerukan: Kepada seluruh rakyat Indonesia yang terhimpun dalam organisasi-organisasi gerakan untuk merebut dan menduduki kembali tanah-tanah yang telah dirampas oleh pemerintah dan pengusaha. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk organisasi-organisasi perlawanan terhadap segala bentuk perampasan tanah.
Kami juga mengajak kepada para cendikiawan, budayawan, agamawan, professional agar mengutuk keras dan melawan segala bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah dalam melakukan perampasan tanah.
Untuk itu, Kami Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia menuntut":
Menghentikan Segala Bentuk Perampasan Tanah Rakyat dan Mengembalikan Tanah-Tanah Rakyat yang Dirampas.
Laksanakan Pembaruan Agraria Sejati sesuai dengan Konsitusi 1945 dan UUPA 1960
Tarik TNI/Polri dari konflik Agraria, membebaskan para pejuang rakyat yang ditahan dalam melawan perampasan tanah.
Melakukan Audit Legal dan Sosial Ekonomi terhadap segala Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Hak Guna Bangunan (HGB), SK Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik kepada Swasta dan BUMN yang telah diberikan dan segera mencabutnya untuk kepentingan rakyat.
Membubarkan Perhutani dan memberikan hak yang lebih luas kepada rakyat, penduduk desa, masyarakat adat dalam mengelola Hutan.
Pengelolaan sumber-sumber alam yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan mensegerakan UU PA-PSDA sesuai amanat TAP MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Penegakan Hak Asasi Petani dengan cara mengesahkan RUU Perlindungan Hak Asasi Petani dan RUU Kedaulatan Pangan sesuai tuntutan rakyat tani.
Penegakan Hak Masyarakat Adat melalui Pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Pemulihan Hak dan Wewenang Desa dengan segera menyusun RUU Desa yang bertujuan memulihkan hak dan wewenang desa atau nama lain yang sejenis dalam bidang ekonomi, politik hukum dan budaya.
Penegakan Hak Asasi Buruh dengan Menghentikan Politik Upah Murah dan Sistem Kerja Kontrak, Out Sourcing dan membangun Industrialisasi Nasional. Bentuk Undang-undang yang menjamin hak-hak Buruh Migran Indonesia dan Keluarganya
Penegakan Hak Asasi Nelayan Tradisional melalui perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional dengan mengesahkan RUU Perlindungan Nelayan, Menghentikan kebijakan impor ikan dan privatisasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pencabutan sejumlah UU yang telah mengakibatkan perampasan tanah yaitu : UU No.25/2007 Penanaman Modal, UU 41/1999 Kehutanan, UU 18/2004 Perkebunan, UU 7/2004 Sumber Daya Air, UU 27/2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 4/2009 Minerba, dan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.
Demikian Pernyataan Sikap ini
Koordinator Umum Aksi:
*Agustiana / 085223207500*
Juru Bicara Sekber:
*1. **Henry Saragih 0811655668*
*2. **Idham Arsyad 081218833127*
*3. **Rahmat Ajiguna 081288734944*
*4. **Berry N Furqon 08125110979*
*5. **Abdon Nababan 0811111365***
Sekretariat Sekber:
WALHI: Jl. Tegalparang Utara 14, Mampang-Jakarta Selatan 12790 | T/F +6221 79193363/7941673
Anggota Sekber
*Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Petani Pasundan (SPP), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Tani Nusantara (ASTANU), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Serikat Hijau Indonesia (SHI), Petani Mandiri, Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ), Serikat Petani Merdeka (Setam- Cilacap), Rumah Tani Indonesia (RTI), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Pekerja Tekstil Buana Groups (SPTBG), Sawit Watch, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), HuMA, RACA, Greenpeace, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Pusaka Indonesia, Bina Desa, Institute Hijau Indonesia, JKPP, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, KONTRAS, IMPARSIAL, IHCS, ELSAM, IGJ, Parade Nusantara, Koalisi Anti Utang (KAU), Petisi 28, ANBTI, REPDEM, LIMA, Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formada NTT), Front Mahasiswa Nasional (FMN), PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI),Front Aksi Mahasiswa (FAM Indonesia), LSADI, SRMI, Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Gabungan Serikat Buruh Independent (GSBI), Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI-Tangerang), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), , KPO-PRP, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (PERGERAKAN), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Komite Serikat Nasional (KSN), INDIES, SBTPI, Gesburi, Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ), GMPI, SBTNI, Punk Jaya, PPMI,Perempuan Mahardika, SPTBG, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), **Konferderasi Serikat Nasional (KSN), Indonesian Corruption Watch (ICW)
Posted under real circumstance, source will be published and will not claimed as its own writing
Mixed, Compiled and Posted by elnino araujo at 11:22:00 AM 0 comments
Labels: Do Something, Inspiring, People's Movement., Social Politics, Speak your Mind, Stop Violence, Time to do things
Friday, October 30, 2009
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat
Oleh : Jomi Suhendri. S*
Dalam banyak kasus, kekayaan hutan alam Indonesia seringkali menimbulkan konflik di tengah masyarakat, baik konflik antara pemerintah dengan masyarakat maupun konflik antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Dari sekian banyak konflik yang sering mencuat ke permukaan, konflik yang berkaitan dengan pengelolaan hutan merupakan hal yang paling sering terjadi.
Dampak dari konflik itu, tak jarang menimbulkan berbagai dampak yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, seperti hilangnya akses masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Padahal, selama berabad-abad mereka telah menggantungkan kehidupannya pada hutan dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berangkat dari persoalan itulah, semestinya pemerintah harus mendorong lahirnya kebijakan pengelolaan hutan yang berbasiskan masyarakat.
Di Sumatera Barat (Sumbar), sistem pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal dan diatur menurut ketentuan hukum adat setempat telah lama ada. Dalam hukum adat Minangkabau, hal itu dikenal dengan istilah ‘tanah ulayat’. Tanah ulayat secara sederhana bisa diartikan sebagai satu kesatuan wilayah yang mempunyai hak, baik itu hak ulayat kaum, hak ulayat suku maupun hak ulayat nagari. Tanah ulayat bisa berupa hutan maupun parak (kebun), sawah dan fungsi lainnya, yang secara arif difungsikan oleh masyarakat adat di Sumbar sesuai dengan kebutuhan dan ekologi.
Konsep pengelolaan hutan seperti itu sebenarnya sudah ada dalam masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun. Bahkan, hingga saat ini, konsep pengelolaan hutan yang berdasarkan pada kearifan lokal ternyata mampu membuktikan kalau pengelolaan yang berbasiskan pengalaman, pengetahuan dan teknologi lokal mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, serta menjaga fungsi ekologi hutan dan tidak melulu eksploitatif.
Kita bisa melihat konsep pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Koto Malintang, Kabupaten Agam, Sumbar. Di daerah ini, sistem pengelolaan hutannya dikenal dengan istilah ‘parak’, istilah yang dikenal luas di Minangkabau. Parak di Koto Malintang ini menghasilkan hasil hutan yang khas, baik untuk dijual maupun untuk kebutuhan harian, termasuk kayu bangunan, kayu bakar beserta hasil hutan ikutan seperti buah hutan liar dan sayuran, bahan obat dan lain-lain. Di dalam parak juga ditanami pohon-pohon jenis usaha tani seperti durian, kayu manis, pala, kopi dan tanaman buah budi daya serta tanaman berumur pendek seperti cabai, tanaman berumbi, kacang-kacangan.
Dalam parak, pola produksi dan perkembangan spesies mirip dengan yang terjadi pada ekosistem hutan alami. Ternyata pengelolaan hutan seperti ini bisa menjaga kelestarian hutan tanpa merusak ekosistem yang terdapat didalamnya.
UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan seharusnya bisa memberikan jaminan kepada masyarakat baik dari segi kepemilikannnya, penentuan kawasan dan hak pengelolaannya. Akan tetapi, sebagai dasar pengaturan tentang hutan, dalam UUK ini masih terdapat kelemahan-kelamahan dalam penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Salah satunya tercermin dengan tidak diakuinya status hutan adat.
Walaupun dalam pasal 5 ayat 2 dijabarkan bahwa hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat tapi itu tidaklah cukup untuk melindungi dan menghormati hak masyarakat adat terhadap hutan, karena secara tersirat negara disatu sisi berusaha untuk menghilangkan keberadaan hutan adat. UUK ini bila kita lihat dari substansinya secara politik hukum masih menganut paradigma pengelolaan hutan yang masih didominasi oleh negara dan tidak mengarah sisitim pengelolaan hutan berbasis pada masyarakat adat.
Dalam UUK kehutanan ini juga tergambarkan masih kuatnya keinginan pemerintah dalam hal ini Dephutbun untuk tetap mempertahankan kontrol dan penguasaan terhadap kawasan hutan dan sumber daya hutan. Semangat kontrol dan penguasaan ini terlihat dari pasal 4 mengenai penguasaan kehutanan.
Menurut saya, sudah saatnya pemerintah melakukan revisi terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan ini agar kepentingan masyarakat adat terlindungi dan akses masyarakat adat terhadap hutan dalam pengelolaan hutan lebih besar.
Konsep pembangunan dan pengelolaan hutan untuk masa depan harus mengalami reformasi total menuju kepada pemberdayaan masyarakat sekitar. Kegagalan konsep ini akan membawa sumberdaya hutan kita menuju jurang kehancuran yang lebih dalam, sekaligus merupakan ancaman terhadap sistem pembangunan yang berkelanjutan.
(*Direktur Eksekutif Qbar)
Posted under real circumstance, source will be published and will not claimed as its own writing
Mixed, Compiled and Posted by elnino araujo at 4:15:00 PM 0 comments
Labels: Do Something, Sharing Experience
Wednesday, August 26, 2009
WE CARE - KITA PEDULI
South to South Film Festival 2010
Apakah kita tahu dari mana air kemasan yang selama ini kita minum?
Ataukah kita tahu asal muasal sabun, minyak goreng, buku, bensin hingga
listrik yang selama ini sudah akrab dengan kita? Atau tahukah kita bahwa
dibalik air kemasan yang kita minum, sabun, minyak goreng, buku, bensin
hingga listrik yang kita gunakan sehari-hari, ternyata ada derita
masyarakat di asal barang tersebut diambil?
Tak banyak yang tahu, di Babakan Pari, Gunung Salak, Sukabumi, warga
kini kesulitan mendapatkan sumber air bersih untuk kebutuhan
sehari-hari, karena AQUA telah menyedotnya untuk dijual dalam kemasan
botol dan gelas.
Atau warga di Pasaman Barat, Sumatera Barat yang tak bisa lagi bertani
karena lahannya diambil PT Anam Koto untuk dijadikan perkebunan sawit.
Minyak sawit inilah yang nantinya akan menjadi bahan pembuatan sabun,
minyak goreng dan kosmetik yang kita pakai sehari-hari.
Pun juga warga di Dayak Paser: Suateng, Damit, Bekoso, Lempesu, Suweto,
di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang harus berpindah ke desa lain
yang jaraknya 2 - 10 km jauhnya dari kampung lamanya, karena PT Kideco
Jaya Agung telah merusak kampung tersebut untuk diambil batubaranya.
Batubara inilah yang nantinya menjadi bahan sumber listrik di rumah kita.
Sebenarnya masih banyak lagi masyarakat di sekeliling kita yang harus
mengorbankan hidupnya karena telah diambil hak-haknya oleh
industri-industri yang merusak.
Kami mengajak anda peduli dan bergabung bersama South to South (StoS)
Film Festival
Buka informasi selengkapnya di www.stosfestival. org
------------ ---
Sekretariat Panitia South to South Film Festival 2010
Jl. Mampang Prapatan II/30 RT 04/RW 07 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Telp/Fax. 021-7941559
Email : stosfilmfestival@ gmail.com
Website: www.stosfestival. org
Posted under real circumstance, if there any other sources, it will be published and will not claimed as its own writing
Mixed, Compiled and Posted by elnino araujo at 4:49:00 PM 0 comments
Labels: Do Something
Saturday, April 18, 2009
Sejarah Konflik Agraria Ujung Kulon
Posted under real circumstance, source will be published and will not claimed as its own writing
Sejak jaman Belanda, wilayah yang saat ini dikukuhkan menjadi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) telah didiami oleh warga 6 desa (Desa Ujung Jaya, Taman Jaya, Cigorondong, Tunggal Jaya, Kerta Mukti dan Kertajaya) di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Keenam desa tersebut merupakan hasil pemekaran dari Desa Cigorondong pada tahun 1977.
Keberadaan masyarakat Desa Ujung Jaya yang terdiri dari 5 kampung: Cikawung Sabrang, Legon Pakis, Cikawung Girang, Sempur, Taman Jaya Girang telah berlangsung turun temurun dengan mengandalkan penghidupannya dari mengolah lahan pertanian (sawah dan kebun). Sebagian besar penduduk hingga saat ini menjadi petani. Dari penuturan masyarakat, Kampung Cikawung Girang, Legon Pakis, Cikawung Sabrang merupakan hadiah (upah kerja) dari Pemerintah Kolonial Belanda setelah masyarakat melaksanakan kerja pembuatan Lapangan Banteng dan jalan.
Secara administratif, Desa Ujung Jaya merupakan hasil dari pemekaran Desa Taman Jaya pada tahun 1982. terdiri dari 3.641 jiwa dengan 869 kepala keluarga, luas desa mencapai 900 Ha, termasuk tanah yang diserobot oleh TNUK.
Ujung Kulon diakui memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna. Atas dasar itu kemudian pada tahun 1921, Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sebagai Cagar Alam Ujung Kulon-Panaitan Melalui SK. Pemerintah Belanda No. 60 tanggal 16 Nopember 1921.
Tahun 1932, diadakan pengukuran tanah oleh Belanda di Ujung Kulon yang dibuktikan melalui Peta Tanah Milik (PTM) tahun 1935. Kepada warga yang menempati lahan di Desa Ujung Jaya pada saat itu diberikan surat kepemilikan tanah berbentuk Girik (cap singa) bagi masyarakat.
Tahun 1937, Status Cagar Alam Ujung Kulon-Panaitan diubah menjadi Suaka Margasatwa Ujung Kulon-Panaitan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui Keputusan No. 17 Juni 1937.
Tahun 1958, oleh Kantor Tjabang Pendaftaran Tanah Milik Serang dikeluarkan Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia yang dibuktikan melalui sertifikat cap Garuda.
Sejak tahun 1965 masyarakat telah mendapatkan Bukti Surat Pembayaran Pajak Hasil Bumi dari aktivitas pengolahan lahan pertanian dari Kantor Padjak Tjabang Serang. Pada tahun yang sama, status Kawasan berubah kembali menjadi Kawasan Suaka Alam berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 48/UM/1958 tertanggal 17 April 1958 dengan memasukkan kawasan perairan laut selebar 500 Meter dari batas air laut surut terendah Semenanjung Ujung Kulon, dan memasukkan pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Peucang, Pulau Panaitan, dan pulau-pulau Handeuleum (Pulau Boboko, Pulau Pamanggan).
Tahun 1967, melalui SK Menteri Pertanian No. 16/KPTS/UM/3/1967 tanggal 16 Maret 1967, kawasan Cagar Alam Ujung Kulon diperluas dengan memasukkan Gunung Honje Selatan seluas 10.000 hektar. Perluasan areal tersebut juga membuat pemukiman warga sejumlah desa menjadi bagian dari Kecamatan Sumur.
Tahun 1979, area kawasan Cagar Alam Ujung Kulon kembali diperluas. SK. Menteri Pertanian No. 39/KPTS/UM/1979 tanggal 11 Januari 1979 memasukkan lahan seluas 9.498 hektar di Gunung Honje sebelah Utara yang didiami penduduk yang terbagi beberapa desa di kecamatan Cimanggu kedalam kawasan Cagar Alam.
Tahun 1984, Cagar Alam Ujung Kulon yang tadinya dikelola oleh Kehutanan (biasa disebut masyarakat sebagai Bohir) berubah dengan dibentuknya Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) melalui SK Menteri Kehutanan No. 96/KPTS/II/1984 yang wilayahnya meliputi: Semenanjung Ujung Kulon seluas 39.120 Ha, Gunung Honje seluas 19.498 Ha, Pulau Peucang dan Panaitan seluas 17.500 Ha, Kepulauan Krakatau seluas 2.405,1 Ha, dan hutan Wisata Carita seluas 95 Ha.
Tanggal 26 Februari 1992, Ujung Kulon ditetapkan menjadi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) melalui SK Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/1992, dengan luas areal 120.551 Ha. Pada tahun yang sama Komisi Warisan Dunia dari UNESCO menetapkan TNUK sebagai World Heritage Site dengan Surat Keputusan No. SC/Eco/5867.2.409.
Perubahan bentuk pengelolaan kawasan mulai menimbulkan ketegangan. Pengukuhan wilayah taman nasional menjadikan sejumlah desa di Kecamatan Cimanggu dan Sumur masuk pada wilayah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Kampung Legon Pakis dan beberapa kampung lainnya serta areal perkebunan/sawah milik masyarakat yang merupakan kawasan pemukiman yang berada dalam zona kelola masyarakat dalam kawasan taman nasional menjadi pemukiman yang mula-mula akan direlokasi.
Perubahan tapal batas taman nasional membuat perubahan pula pada penempatan Pos Jaga Suaka. Yang awalnya berada di Cilintang, dimana di sana telah dibuat batas wilayah secara bersama oleh warga dan petugas Suaka, juga ikut dipindahkan. Menurut masyarakat Legon Pakis, seharusnya batas wilayah antara TNUK dengan lahan masyarakat berada di sebelah timur: Cipakis, sebelah barat: Cilintang dan sebelah selatan: Cihujan.
Masyarakat Legon Pakis sejak itu dipaksa pindah ke Kampung Pamatang Laja. Namun masyarakat tidak bersedia pindah, karena objek relokasi sangat jauh dari tempat asal, tidak terdapat areal pertanian/sawah untuk penghidupan masyarakat dan tanah tidak dapat ditanami.
Sejak saat itu, masyarakat yang berdiam di wilayah yang diclaim sebagai kawasan taman nasional mengalami intimidasi, kekerasan dari petugas Taman Nasional. Pengadaan listrik secara swadaya tidak diperbolehkan, masyarakat dilarang menebang tanaman kayu untuk kebutuhan sehari-hari, pekerjaan mengolah lahan juga terganggu, lahan pertanian, saung dan kebun warga dirusak. Masyarakat dituduh melakukan perambahan hutan dan ditangkap.
Di Legon Pakis, dari 155 KK, jumlah penduduk menyusut menjadi 85 KK akibat masyarakat dilarang menebang pohon yang ditanamnya, dilarang membangun rumah (jumlah rumah dilarang bertambah), sekolah madrasah swadaya masyarakat ditutup, dan bahkan perbaikan masjid yang telah berdiri sejak tahun 1950an harus melalui perundingan yang alot.
Tahun 1984 saat program relokasi warga, Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim berkunjung ke Legon Pakis. Emil Salim menjanjikan kepada warga untuk tidak langsung menjalankan relokasi sebelum adanya jaminan hidup yang memadai bagi warga (rumah, tanah pertanian, sekolah dsb). Emil Salim menjanjikan akan melindungi warga sebelum jaminan relokasi dipenuhi.
Menurut cerita lisan yang berkembang di Legon Pakis, pembukaan lahan ini dimulai saat Ujung Kulon masih dikuasai oleh BOHER (Badan Perhutani milik Belanda), yang waktu itu terakhir di pimpin oleh Markus.
Sejak awal mereka telah mengenal istilah Hutan Tutupan dan Hutan Titipan. Hutan Tutupan menunjuk pada hutan yang tidak boleh diganggu ataupun dirusak dan harus dihormati sebagai “warisan” leluhur. Sedangkan Hutan Titipan menunjuk hutan yang boleh dikelola dan dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat setempat.
Mayoritas masyarakat Legon Pakis adalah petani padi berstatus pemilik (lebih jauh lihat tabel 2), sebagian besar juga mereka memiliki kebun kelapa dan kebun campuran, yang umumnya ditanami kopi, jengkol, pete, mahoni, dan sebagainya.
Masyarakat Legon Pakis menyandarkan kebutuhan konsumsi sehari-hari dari sumber daya alam disekitar mereka, yaitu dari hasil sawah, kebun dan hasil laut. Profesi nelayan bagi masyarakat setempat hanyalah pekerjaan sampingan saja guna memenuhi kebutuhan lauk untuk mereka konsumsi.
Masyarakat Legon Pakis memiliki tradisi lokal yang sampai saat ini dilaksanakan dan di patuhi dengan tauladan. Ajaran yang dipegang di Legon Pakis adalah ajaran dari Abah Pelen yang mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat dalam hal keyakinan dan religiusitanya, diantaranya adalah :
“Bagaimana kita mesti mengenali nama, fungsi, makna dari anggota tuhuh sebagai anugerah-Nya, sudahkah dia dipakai sesuai fungsinya? Sehingga memiliki efek pada bagaimana mencintai diri sendiri, orang lain dan pencipta-Nya. Sehingga masing-masing makhluk Tuhan itu setara (manusia, Hewan Tumbuhan) yang sama-sama layak dihormat. Antar manusia apalagi, sama-sama memiliki organ yang sama. Bagaimana mungkin masing-masing bisa membenci, sombong dan merasa lebih dari yang lain?
“Hutan itu adalah perkampungan hidup yang punya tata tertib, aturan dan norma sendiri, sehingga hutan harus dihormati dan dilestarikan sebagaimana seharusnya”
Keyakinan semacam ini memunculkan “etika berhutan” (beberapa istilah ‘pamali’) yang sangat dipatuhi secara turun temurun di masyarakat LP, diantaranya:
1. Jangan memotong dahan dengan tangan kosong, harus dengan parang.
2. Jangan makan dan minum dengan berdiri
3. Jangan kencing dengan Berdiri.
4. Jangan bersiul
5. Kalau duduk dihutan jangan harus pakai alas.
6. Jangan bekerja jika sudah magrib
7. Jangan menebang dan merusak hutan tutupan
“Etika berhutan” ini demikian dipatuhi, karena banyak kejadian bagi pelanggar yang mendapatkan “imbalan” yang tidak menyenangkan. Misalnya di temui harimau, dimakan buaya dan sebagainya.
Melihat nilai dan tradisi ini yang masih hidup sangat sulit bahkan jauh dari kesimpulan bahwa masyarakat Legon Pakis bisa disebut sebagai perambah dan perusak hutan.
Pada tanggal 4 November 2006, terjadi penembakan terhadap salah seorang petani hingga tewas oleh petugas Taman Nasional (semacam Jagawana) yang bernama Untung di Curug Cikacang-Kp. Cikawung Girang Di dada korban sebelah kiri terdapat luka tembakan yang tembus keluar tubuh. Korban tersebut adalah:
Nama : Komar
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia : 48 tahun
Pekerjaan : petani
Status : menikah
Alamat : Cikawung Girang
Tak berselang lama, masyarakat segera mendatangi lokasi kejadian. Setelah tahu kejadian yang menimpa Komar, warga langsung emosi. Melihat warga semakin emosi, petugas TNUK yang ada di lokasi berusaha lari. Tetapi salah seorang petugas Taman Nasional bernama Teguh tertangkap oleh warga dan dipukuli sampai terluka. Kemudian warga membawa jenazah Komar ke rumah keluarganya.
Sekitar pukul 18.00 WIB. Masyarakat dari beberapa desa (Ujungjaya, Tamanjaya, Cigorondong, Tunggal Jaya) yang mendengar berita tersebut secara spontan langsung menyerang pos penjagaan TNUK yang ada di lokasi desanya masing-masing. Di desa Ujungjaya di Kampung Cikawung Sabrang I dan di Tanjung Lame I amuk massa merusak sarana gedung pos penjagaan. Dari kejadian tersebut yang dirusak 6 buah gedung, 2 motor laut dan 3 sepeda motor.
Pada tanggal 9 November 2006 berlangsung pertemuan perjanjian damai warga dengan TNUK. Atas prakarsa TNUK, warga diajak untuk menghadiri pertemuan dalam rangka perjanjian (damai). Pertemuan yang diadakan di Hotel Kharisma tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Pandeglang, pihak TNUK, dan perwakilan 3 Desa (Ujungjaya, Cigorondong dan Tamanjaya). Pada pertemuan itu, pihak TNUK menyodorkan surat kesepakatan islah yang berisi:
• Insiden kejadian ini diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.
• Kepada TNUK agar memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di dalam lingkungan TNUK.
• Diminta kepada TNUK untuk memberi penjelasan atau sosialisasi tapal batas kepada masyarakat yang tinggal di sekitar TNUK (sosialisasi akan dilakukan di lain pertemuan).
• Pembinaan hukum yang harus disosialisasikan kepada masyarakat yang kedapatan melanggar hukum.
• Pihak TNUK agar memperhatikan kepada pihak korban, baik pertanggungjawaban moral maupun material.
• Dari masyarakat Sumur, khususnya yang berada di lingkungan wilayah TNUK bertanggung jawab dan menjamin tidak ada lagi tindakan-tindakan yang akan merugikan atau rasa takut dari pihak kantor TNUK.
• Hasil dari pihak penegak hukum, apapun hasilnya kita harus sepakat dan kita yang ada di sini harus meredam permasalahan.
Pertemuan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan. Surat perjanjian yang disodorkan pihak TNUK tidak ditandatangani oleh perwakilan masyarakat karena tidak sesuai keinginan warga. Sebab, warga akan tetap diproses secara hukum sementara perampasan tanah oleh pihak TNUK tidak dimasukkan dalam point kesepakatan..
Seminggu setelah pertemuan tersebut, -tidak diketahui tanggal pastinya- Tanpa pemberitahuan terhadap pihak desa, aparat melakukan razia terhadap masyarakat yang melakukan pengrusakan dan memeriksa 2 orang yaitu Bpk. Jarsani dan Bpk. Udin untuk dimintai keterangan mengenai pengrusakan dan penganiayaan petugas TNUK. Sedangkan keterangan penembakan terhadap warga tidak ditanyakan.
25 Januari 2007. Pertemuan antara warga, TNUK, Polisi dan Tentara (Koramil). Dan pemanggilan warga oleh Polres Pandeglang.
Sekitar pukul 09.00 WIB. Pertemuan dilaksanakan di Masjid Desa Ujungjaya, atas dasar undangan masyarakat dalam rangka Halal Bihalal.
Sekitar pukul 15.00 WIB.. Diadakan pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap warga oleh Polres Pandeglang yang bertempat di Polsek Sumur. Warga yang dipanggil sebanyak 5 orang. Di antaranya Barnah, Tisnah, Edi, Herman dan Kamsin untuk dimintai keterangan tanpa ada surat panggilan resmi, hanya melalui kontak telepon genggam melalui Bpk. Lurah Kamirudin.
Seminggu kemudian –tidak diketahui tanggal dan harinya- tanpa ada surat panggilan dan pemberitahuan kepada keluarga maupun pihak desa, dilakukan pemeriksaan kepada 5 orang warga, yaitu Sdr. Kadir, Sdr. Samson, Sdr. Sumardi, Sdr. Rasman, dan Sdr. Opur bertempat di Polsek Panimbang.
Hingga 6 bulan kemudian.. Tidak terjadi pemeriksaan sama sekali.
Tertanggal 23 Mei 2007, Polres Pandeglang melakukan pemanggilan melalui Telepon Genggam ke Lurah Kamirudin agar 5 orang warga menghadap Jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Pandeglang. Lima orang warga tersebut adalah:
Nama : Jarsani
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia : 40 tahun
Pekerjaan : Petani
Status : Menikah
Alamat : Desa Ujung Jaya, Kabupaten Pandeglang, Banten
Nama : Barna
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia : 19 tahun
Pekerjaan : Petani
Status : Lajang
Alamat : Desa Ujung Jaya, Kabupaten Pandeglang, Banten
Nama : Edi
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia : 38 tahun
Pekerjaan : Petani
Status : Menikah
Alamat : Desa Ujung Jaya, Kabupaten Pandeglang, Banten
Nama : Herman
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia : 20 tahun
Pekerjaan : Petani
Status : Lajang
Alamat : Desa Ujung Jaya, Kabupaten Pandeglang, Banten
Nama : Tisna
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia : 37 tahun
Pekerjaan : Petani
Status : Menikah
Alamat : Desa Ujung Jaya, Kabupaten Pandeglang, Banten
Kelima orang warga tersebut langsung ditahan oleh Polisi dan Kejaksaan. Oleh Kejaksaanditerangkan bahwa 5 warga tersebut yaitu Sdr. Jarsani, Sdr. Barna, Sdr. Edi, Sdr. Herman, dan Sdr. Tisna diterangkan bahwa kasus pengrusakan kantor TNUK telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan kelima warga tersebut dengan resmi mulai ditahan pada hari itu juga. Sampai laporan ini ditulis (10 Mei 2007), tidak ada surat resmi penahanan dari pihak kejaksaan maupun kepolisian terhadap keluarga maupun pihak desa.
Fakta-fakta
• Karena dianggap mempunyai keanekaragaman hayati flora dan fauna, Ujung Kulon ditetapkan sebagai Taman Nasional.
• Sebelum ditetapkan sebagai wilayah Taman Nasional, daerah ini telah terlebih dahulu dihuni masyarakat setempat.
• Pengukuhan wilayah taman nasional menjadikan sejumlah desa di kecamatan Cimanggu dan Sumur masuk pada wilayah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Taman Nasional Ujung Kulon. Dalam proses perubahan dan pengelolaannya ini menimbulkan ketegangan dengan warga setempat, dan melahirkan konflik.
• Terjadi penembakan terhadap warga hingga tewas oleh petugas taman nasional
• Warga emosi dan melakukan pengrusakan sejumlah pos penjagaan setelah mengetahui peristiwa penembakan.
• Berlangsung pertemuan membahas islah
• Warga menolak hasil pertemuan tersebut karena dianggap tidak menyentuh persoalan inti, yaitu soal sengketa tanah.
• Aparat melakukan razia terhadap masyarakat yang melakukan pengrusakan dan memeriksa 2 orang warga.
• Pemanggilan 5 warga oleh Polres Pandeglang tanpa surat resmi, hanya melalui telepon genggam.
• Kejaksaan Negeri Pandeglang menahan 5 orang warga tanpa surat penangkapan dan surat penahanan.
Bukti-bukti
6 November 2006. Diadakan olah TKP olah petugas Kepolisian. Dari hasil analisa olah TKP membuktikan bahwa jenazah korban diseret sekitar 50 Meter dari lokasi penembakan, dengan bukti terdapat ceceran daran di bawah pohon jengkol di kebon korban. Di tempat yang sama ditemukan tas korban. Korban tidak ditemukan membawa senjata tajam atau alat tebang kayu dan dalam radius 1 km dari TKP tidak ditemukan bekas pohon yang ditebang.
Pola dan Pelaku serta Penanggung Jawab Kekerasan
Bentuk Perbuatan (type of acts) dan Pola (pattern) --> Pelaku dan Penanggung Jawab
Penembakan --> Petugas Taman Nasional Ujung Kulon
Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (tanpa surat penahanan) dan diperiksa tanpa didampingi pengacara --> Kejaksaan Pandeglang dan Petugas Taman Nasional Ujung Kulon
Perusakan tanaman dan fasilitas sosial masyarakat oleh pihak taman nasional --> Petugas Taman Nasional Ujung Kulon
Perubahan tapal batas taman nasional secara sepihak dan merampas tanah warga --> Petugas Taman Nasional Ujung Kulon
sumber: Eman Sulaeman
0812 8935 9092
eman.sulaeman@yahoo.com
http://www.hanjuang-mahardika.blogspot.com/
thanks for sharing this
Mixed, Compiled and Posted by elnino araujo at 7:59:00 AM 0 comments
Labels: Do Something
Monday, December 01, 2008
Gambut terjepit, Gambut Menjerit
Bulan Juni 2007 yang lalu, Bank Dunia mengeluarkan laporan yang memperingatkan bahwa perubahan iklim memunculkan resiko serius bagi Indonesia, termasuk kemungkinan hilangnya 2.000 pulau saat permukaan laut makin tinggi. Walau skenario ini terdengar mengerikan, beberapa mekanisme yang diusulkan untuk mengatasi perubahan iklim, terutama kredit karbon melalui penghindaran penggundulan hutan, menawarkan kesempatan unik bagi Indonesia untuk memperkuat ekonominya bersamaan dengan penerapan kepemimpinan di dunia yang inovatif di bidang lingkungan dan politik.
Sebagai tinjauan, penghindaran deforestasi adalah proses dimana para pemiliknya, bisa jadi pemerintah, masyarakat, atau tuan tanah, menjual hak atas kandungan karbon di wilayah tertentu pada investor swasta. Investor swasta ini kemudian menjual kredit karbon di pasar internasional kepada perusahaan-perusahaan yang berusaha mengimbangi emisi mereka. Penghindaran hutan gundul saat ini hanya diketahui sebagai skema pengurangan emisi sukarela (voluntary emission reduction/VER), namun diharapkan konsep ini akan diterapkan pada pertemuan PBB mengenai iklim (COP-13) di bulan Desember 2007 di Bali, terutama jika proyek pembuktian konsep menunjukkan tanda-tanda keberhasilan.
Dengan 20 juta hektar dari rawa lahan gambut yang dimilikinya, Indonesia mempunyai posisi yang baik untuk menimbun mekanisme pertumbuhan kredit karbon di masa datang. Bahkan, pengubahan, pengeringan, dan pembakaran lahan-lahan gambut saat ini (seringkali dilakukan saat membuat perkebunan kelapa sawit) diperkirakan oleh Wetlands International, sebuah LSM Belanda, akan melepaskan 2 miliar ton karbon ke atmosfer setiap tahunnya. Ini sebanding dengan 8 persen dari emisi karbon manusia secara global dan ini adalah penyebab kenapa Indonesia menjadi pembuang emisi karbon ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan AS. Walau kebijakan konvensional mengatakan bahwa mengubah lahan gambut menjadi kelapa sawit ini adalah cara ekonomis terbaik untuk menggunakan lahan tersebut, analisis kami menunjukkan bahwa kredit karbon dapat menyediakan investasi jangka panjang yang lebih baik bagi bisnis dan pemerintahan Indonesia. Bahkan, memperlambat penggundulan hutan dan melindungi ekosistem kaya karbon tak hanya akan memberi kesempatan Indonesia untuk menerima milyaran dollar per tahun melalui pasar karbon, namun itu juga akan menurunkan resiko terbukanya negara Indonesia pada fluktuasi harga kelapa sawit, dan juga resiko potensial dari serangan balik Eropa terhadap kelapa sawit sebagai biofuel.
Kalimantan Tengah
Beberapa daerah lebih cocok untuk proyek finansial karbon dibandingkan Kalimantan Tengah, yang mempunyai 3 juta hektar lahan gambut yang menyimpan 6,3 gigaton karbon. Untuk mengilustrasikan potensi ekonomi dari kredit karbon dengan kelapa sawit, kita mengkomparasi nilai uang sekarang (net present value-NPV) dari 1.000 hektar perkebunan kelapa sawit standar dengan 1.000 hektar rawa gambut yang dilindungi atas nilai karbonnya.
Asumsi perkebunan kelapa sawit:
* Biaya $2.700 per hektar untuk pembangunan perkebunan baru, dibayar pada 10% (figur tercetak)
* Hasil rata-rata dari 4,8 ton kelapa sawit per ha selama 25 tahun (IOPRI/ICRAF)
* Harga sawit $750 per ton persegi (harga sekarang)
* Pemasukan bersih 30% (figur tercetak)
* Pajak 7%, diskon 16%
Asumsi pelestarian lahan gambut untuk kredit karbon:
* Biaya manajemen 10%
* Pencegahan emisi karbon yang sebanding untuk kelapa sawit: 100 ton per ha untuk pembukaan hutan; 27 ton per tahun di tahun selanjutnya
* Kredit karbon berdasar pada raata-rata nilai pasar dunia 2006
* EU ETS Trading Scheme ($22.12)
* Secondary Clean Development Mechanism ($17.76)
* Laporan The State of the Voluntary Markets yang dikeluarkan Juli 2007 oleh Ecosystem Marketplace and New Carbon Finance ($14.00)
* Pajak 7%
Hasil untuk bisnis
Untuk melestarikan lahan untuk nilai karbonnya berharga lebih dari kelapa sawit, untuk harga karbon saat ini di pasar: $9,99 juta untuk EU ETS Trading Scheme, $8,02 juta untuk Secondary Clean Development Mechanism, dan $6,32 juta untuk laporan State of the Voluntary Markets. Ini dibandingkan dengan $6,58 juta pemasukan bersih selama masa 25 tahun perkebunan kelapa sawit. Bahkan jika harga kelapa sawit naik hingga $1.000 per ton persegi, pemasukan bersih tetap akan kurang dari harga ETS saat ini.
Hasil untuk Pemerintahan
Kredit karbon juga menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar bagi keuangan Indonesia, lebih dari kelapa sawit, terutama dengan adanya laporan bahwa 90% dari perkebunan nasional tidak membayar pajaknya dengan utuh (Jakarta Post, 14 Agustus). Pada 7 persen nilai pajak untuk karbon, harga sekarang dari pendapatan pajak bagi pemerintah Indonesia berkisar dari $476.000 hingga $752.000, sementara perkebunan kelapa sawit menghasilkan $495.000. Bahkan, contoh tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa harga karbon, pemerintah Indonesia dapat mengenakan nilai pajak yang sedikit lebih tinggi pada kredit karbon dibandingkan dengan kelapa sawit, dan bisnis di Indonesia tetap lebih baik secara finansial daripada jika mereka bergantung pada kelapa sawit.
Hasil dibawah ini menunjukkan bahwa kredit karbon menawarkan potensi ekonomi yang besar dengan investasi yang rendah bagi Kalimantan Tengah. Lebih lanjut lagi, pengganti kerugian dari karbon ini bisa diterapkan pada daerah manapun di Indonesia yang memiliki lahan gambut dan hutan yang utuh. Pengembangan ini bisa membuat konservasi menjadi menguntungkan di Indonesia, sebuah langkah penting dalam melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Dengan besarnya kemungkinan untuk menjadi pasar karbon nantinya, para pemilik lahan seharusnya memberikan pertimbangan serius mengenai nilai-nilai karbon saat memutuskan penggunaan lahannya. Walau kelapa sawit dapat dan akan terus berperan penting dalam ekonomi, penggantian kerugian karbon menawarkan mekanisme untuk mendukung dan memberikan variasi pada terbukanya finansial Indonesia, sementara pada saat yang bersamaan juga meminimalisir jejak negatif mereka pada lingkungan.
Fakta Lain dari Pulau Sumatera
Saat ini tim AMDAL dari PT. Citra Agroniaga bersama Pemda Jambi tengah menggodok kemungkinan pengembangan dan perluasan Perkebunan Kelapa Sawit. Yang menjadi perhatian disini adalah pengembangan tersebut akan dilakukan di sekitar zona penyangga dari Taman Nasional Berbak sejak penunjukkannya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK No. 285/Kpts- II/1992 dengan luas 162.700 hektar, dan juga secara internasional yaitu dengan ditetapkan sebagai Lahan Basah Internasional dalam Konvensi RAMSAR pada tahun 1992.
Untuk tahap pertama PT. Citra Agro-niaga akan melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit sebesar 22 ribu hektar dari perencanaan pengajuan sebesar 150 ribu hektar atau hampir dua pertiga luasan zona penyangga taman nasional, serta beberapa areal lain yang masih memiliki status sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Areal Pemanfaatan Lain (APL).
Review notes:
Mari kita berandai-andai dari fakta di Taman Nasional Berbak, jernihkan pikiran dan berfikirlah secara logis. Luas lahan gambut yang tersebar di pesisir timur Jambi meliputi Taman Nasional Berbak adalah sebesar 162 ribu hektar dan zona penyangganya belum ditambah dari areal Tahura, HL, HPT dan APL, kemudian bandingkan dengan perubahan gambut tersebut sebagai perkebunan sawit sebesar 150 ribu hektar. Dan bila program pengembangan masyarakat di sekitar areal gambut tersebut di laksanakan dengan prinsip pengembangan ekonomi rakyat dengan mengutamakan hasil hutan non kayu atau hasil lainnya atau bagaimana nasib masyarakat lokal atau tradisional yang masih menggantungkan hidupnya dari lahan gambut, apakah mereka harus disingkirkan.
Mana yang lebih menguntungkan dengan tetap menjadikan areal tersebut menjadi lahan gambut, atau menuruti keinginan pribadi atau golongan dengan dalih peningkatan pendapatan daerah dengan cara melakukan konversi lahan gambut menjadi perkebunan sawit? Apa masih perlu dipertanyakan?
Jelas terlihat penyakit lama Indonesia dengan hanya melihat peluang uang hanya telihat kasat mata, jadi mengingatkan kita kepada pepatah lama, "Semut di Seberang Lautan Tampak, Gajah di Pelupuk Mata tak Kelihatan". Semut adalah keuntungan dengan adanya pengembangan perkebunan sawit, Gajah adalah keuntungan dengan mempertahankan Lahan Gambut. Mengapa hanya mengejar semut, ganti kacamata kita agar bisa melihat gajah yang ada di depan mata kita. (nino).
Source: http://world.mongabay.com/indonesian/jakartapost_2.html
Mixed, Compiled and Posted by elnino araujo at 10:58:00 AM 0 comments
Labels: Do Something, Sharing Experience
Tuesday, April 08, 2008
SERUAN SELAMATKAN BUMI, Paket Film Gratis di Hari Bumi 2008
Ingin April & Mei menjadi bulan luar biasa bagi anda?
Tinggalkan sejenak film-film percintaan, mistik dan berhantu.
Serukan penyelamatan bumi.................
Luangkan waktu bertemu penduduk kota Sipakapa Guetemala yang menggalang referendum menyelamatkan lingkungannya dari pertambangan merusak, ke kutub utara bersama Jonathan Brown, belajar dampak perubahan iklim dari sebuah kulkas, dan banyak lagi.
South To South Film Festival 2008, menyediakan sepaket Film gratis bagi anda, yang bersedia sukarela memutar film-film terpilih selama bulan April & Mei 2008 – agar ditonton banyak orang. Berikut paket yang ditawarkan.
Paket Bumi dan Perubahan Iklim, berisi film-film :
* Sipakapa is not For Sale
* Hari esok yang menghilang
* Jonathan Brown and The Lost Penguin
* Sui Utik
Paket Energi dan Perubahan Iklim, berisi film-film:
* Aku ingin Pulang
* Amazon : Oil Pipeline, Corruption and Poverty
* The Last Boy Riding
* The Fridge
Jika anda tertarik, silahkan mengisi formulir melalui www.jatam.org/stos Atau Kirimkan email ke :
- Voni Novita : vonnee@gmail.com/ 081382220134
- Sandika : sandika@fwi.or.id/ 081511852111 atau email ke southtosouth2007@gmail.com , selambatnya tanggal 20 April 2008.
Nb. Resensi Film dan formulir bisa di dapatkan lewat website atau Japri
Mixed, Compiled and Posted by elnino araujo at 11:28:00 AM 0 comments
Labels: Do Something
Wednesday, March 26, 2008
'80 dead' in Tibet riot; Dalai Lama fears more chaos (3rd Roundup)
Beijing - The Tibetan government in exile said Sunday it had confirmed at least 80 deaths in rioting in Lhasa, amid reports later of fresh clashes between protesters and security forces in the city's west. There were no immediate details about the latest clashes.
Tibetan independence protests also continued in monastery towns in western China on Sunday - and the Dalai Lama said he had 'grave concerns' that more bloodshed could follow.
The German newspaper Frankfurter Rundschau reported that staff from international non-governmental organisations were ordered to leave Lhasa by Monday, raising fears that troops could toughen their crackdown on the protesters once a deadline for protesters to surrender passes at midnight on Monday.
'As the Tibet uprising continues reliable sources have confirmed that at least 80 people were killed on March 14, 2008 in Lhasa,' the government in exile, based in the Indian city of Dharamsala, said in a statement.
The Dalai Lama, the highest leader of Tibetan Buddhism, told the BBC that the situation in Tibetan areas of China had become 'very, very tense.'
'Now today and yesterday, the Tibetan side is determined. The Chinese side also equally determined. So that means, the result: killing, more suffering,' the broadcaster quoted him as saying.
The Dalai Lama said the Chinese government should stop 'clinging to its policy' of relying on force to control Tibetans because 'they cannot control human minds.'
Paramilitary police shot dead at least eight protesters in clashes with hundreds of monks and lay Tibetans on Sunday afternoon that began at the Kirti monastery in Ngaba county, Sichuan province, the India-based Tibetan Centre for Human Rights and Democracy reported.
It quoted reports of at least '30 Tibetans felled' after armed troops shot indiscriminately into the peacefully protesting Tibetans.
Of the eight bodies, one was identified as that of Lobsang Tashi, a former monk in his mid-20s. The monks at the monastery were offering prayers for the dead.
Hundreds of people were also known to have been injured in the clashes after a 'peaceful demonstration by thousands of people,' the centre said in a statement, citing eyewitness accounts.
Meanwhile in Lhasa, the capital of China's Tibet Autonomous Region, one resident said hundreds of Tibetans were continuing protests despite a military crackdown after riots erupted on Friday.
Tibetan protesters took to the streets Saturday night, shouting that they wanted to rid Lhasa of all Chinese people, a Chinese resident told Deutsche Presse-Agentur dpa by telephone.
'They burned buildings and smashed windows and everything else,' said the woman, who works at a Lhasa travel agency.
She said she heard rumours that police detained about 1,000 monks on Saturday and that 6,000 others were continuing their protests.
Army reinforcements arrived Saturday from neighbouring Yunnan province, she said, as troops with tanks and armoured personnel carriers imposed de facto martial law in Lhasa.
An estimated 3,000 Tibetan protesters in the town of Xiahe, near Labrang monastery in China's Gansu province, shouted slogans in support of the Dalai Lama Saturday and called for the release of the Panchen Lama, US-based Radio Free Asia reported.
Police used tear gas after monks and lay Tibetans marched along the main street in the town, attacking shops, banks and other buildings, Xiahe residents said told dpa by telephone.
More protests were reported in Lithang and Sershul towns in Sichuan.
The Dalai Lama fled to India in 1959 after an abortive uprising against the occupation of Tibet by Chinese troops since 1951.
The current protests began on Monday to mark the 49th anniversary of the 1959 uprising.
taken from:
http://news.monstersandcritics.com/asiapacific/news/article_1395602.php/80_dead_in_Tibet_riot_Dalai_Lama_fears_more_chaos__3rd_Roundup_
and other resources
Mixed, Compiled and Posted by elnino araujo at 2:57:00 PM 0 comments
Labels: Do Something, Faith, Isn't it...., Stop Violence
